JAKARTA - Upaya percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera terus mendapat penguatan dari berbagai pihak. Salah satu langkah konkret datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menugaskan ribuan taruna untuk terjun langsung ke lapangan.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian karena dinilai memberi dampak signifikan bagi percepatan penanganan pascabencana, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Apresiasi tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Pelepasan Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan ke Lokasi Bencana yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 1.142 taruna secara resmi diberangkatkan untuk membantu daerah-daerah terdampak bencana di Sumatera.
Mendagri menyampaikan rasa terima kasihnya kepada jajaran KKP atas dukungan nyata yang diberikan. Menurutnya, keterlibatan taruna menjadi kekuatan tambahan yang sangat dibutuhkan dalam situasi darurat pascabencana, terutama ketika pemerintah menargetkan pemulihan yang cepat dan menyeluruh.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri KP, Bapak Wamen, karena ini sangat berguna sekali,” kata Mendagri di Jakarta, Rabu.
Tito mengungkapkan bahwa sebelumnya pemerintah pusat juga telah mengerahkan berbagai sumber daya manusia dari kementerian dan lembaga lain. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), kata dia, telah mengirimkan lebih dari 1.000 praja ke wilayah terdampak. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) turut mengerahkan sekitar 500 personel untuk membantu penanganan pascabencana.
Dalam konteks tersebut, dukungan KKP dengan menugaskan 1.142 taruna dinilai sebagai kontribusi yang sangat berarti. Mendagri menilai kehadiran taruna tidak hanya memperkuat jumlah personel di lapangan, tetapi juga membawa keahlian teknis yang relevan dengan kondisi daerah terdampak, khususnya di sektor perikanan dan wilayah pesisir.
Lebih lanjut, Mendagri mendorong para taruna KKP agar memanfaatkan penugasan ini sebagai ajang penerapan ilmu secara langsung. Ia menekankan bahwa banyak wilayah terdampak mengalami kerusakan serius pada tambak, aktivitas nelayan, hingga alur sungai akibat lumpur dan sedimentasi. Kondisi tersebut memerlukan pendampingan teknis yang tidak bisa sepenuhnya ditangani secara teoritis.
“Ini adalah praktik betul-betul langsung riil bukan teori,” ujarnya.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Mendagri menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera sejak akhir November 2025 telah menimbulkan dampak luas. Tiga provinsi yang terdampak adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bencana tersebut tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga merusak berbagai infrastruktur vital. Kerusakan terjadi pada fasilitas pemerintahan, jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan turut terdampak cukup parah, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam proses pemulihan.
Mendagri menyampaikan bahwa sejak hari pertama terjadinya bencana, pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional. Langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Unsur TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) juga dilibatkan secara aktif dalam upaya penanganan darurat.
Menurutnya, berbagai upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Sejumlah daerah telah memasuki tahap pemulihan, meskipun masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian dan penanganan lebih intensif.
“Dalam catatan kami, dari tiga provinsi ini ada 52 kabupaten/kota yang terdampak, 18 (kabupaten/kota) ada di Aceh, 18 kabupaten/kota ada di Sumatera Utara, dan 16 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat,” ujar Mendagri.
Dari total wilayah tersebut, beberapa kabupaten dan kota telah pulih sepenuhnya, sebagian lainnya berada pada tahap pemulihan parsial, sementara sisanya masih membutuhkan penanganan intensif yang melibatkan kerja sama berbagai pihak secara gotong royong.
Mendagri mencontohkan kondisi di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Pidie Jaya. Di daerah-daerah tersebut, persoalan utama yang dihadapi warga adalah lumpur tebal yang menutupi rumah, fasilitas umum, sekolah, hingga kantor pemerintahan. Sementara itu, di wilayah pegunungan, tantangan utama berupa longsor yang memutus akses jalan dan jembatan.
Ia menjelaskan bahwa penanganan lumpur di kawasan permukiman tidak dapat sepenuhnya mengandalkan alat berat. Banyak rumah warga berada di gang-gang sempit yang sulit dijangkau alat berat, sehingga dibutuhkan tenaga manusia yang kuat secara fisik untuk melakukan pembersihan dari rumah ke rumah.
“Karena itulah kita perlu tambah pasukan ke sana, TNI dan Polri sudah menambah pasukan, enggak cukup, kita ingin cepat. Kalau ingin cepat yang paling cepat adalah [juga menugaskan] sekolah kedinasan. Kenapa sekolah kedinasan? Karena di bawah kendali pemerintah,” tutur Mendagri.
Dengan keterlibatan taruna KKP dan berbagai unsur lainnya, pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bencana Sumatera dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan.
